KAPITALISME MENCEKIK INDONESIA
KAPITALISME MENCEKIK INDONESIA
Dalam persepektif menjalankan roda perekenomian dunia, ada dua kekuatan besar dalam menjalankannya. Yaitu system kapitalisme dan system sosialisme. Dua kekuatan ini diadopsi oleh berbagai Negara didunia salah satunya Indonesia. Lebih lanjut system kapitalis adalah system ekonomi yang memiliki tujuan eksploitasi individu yang besar-besarnya guna mencapai tujuan kekayaan yang sebesar-besarnya dan atas tujuan luhur seorang individu. System kapitalis ini diisi oleh kaum borjuis yang memiliki modal dan peralatan industry yang mumupuni didalamnya dan masyarakat yang tidak memiliki modal apapun hanya berada diposisi pekerja kasar dengan hak yang ditentukan oleh kaum borjuis atas hasil kerjanya. Masyakat dalam struktur kapitalis tidk memilki daya kuasa apapun tanpa modal ditangannnya. Semua yang mereka lakukan adalah untuk yang memilki modal dan yang mempekerjakan mereka. Semua Negara demokrasi mengagungkan teori ekonomi ini. Karena mengusung pembebasan individu dan kekayaannya untuk induvidu. Sedangkan system sosialisme adalah system ekonomi yang menguasai dalam satu sentralistik Negara guna memanfaatkannya demi kepentingan bersama. Dengan pencabutan hak setiap individu untuk mengekspoitasi didalamnya tidak memberikan ruang bagi individu untuk memiliki apapun dalam wilayahnya kecuali semua yang dia miliki adalah milik Negara, sehingga hanya penguasa Negaralah yang memiliki hak yang istimewa untuk mengeksploitasi wilayahnya guna mencapai tujuan negaranya. Namun berbeda dengan indonesia Indonesia dalam mendirikan negaranya yang selalu memiliki konsepsi-konsepsi sendiri dalam mengelola dan mendirikan negaranya. Indonesia mengadopsi system perekonomian koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bagi angotanya, konsep ekonomi ini diadopsi dan dicetus oleh bung hatta sebagai founders of Indonesia republic. Namun dalam prakteknya system ini tidak banyak dijalankan kecuali hanya sebagai “produk kalangan sendiri” oleh para korporasi misalnya adalah koperasi karyawan. Dalam skema koperasi karyawan. Hanya yang menjadi karyawan dalam korporasi itulah yang dapat memanfaatkan fasilitas dari koperasi yang mewadahi. Namun untuk masyarakat umum tidak bisa. Dengan skema pembayaran hutang yang dibilang ringan koperasi ini mampu memiliki dominasi pemenuhan keuangan bagi karyawan yang berada di lingkungan kerja tersebut. Namun sayangnya system ekonomi koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama ini tidak berdampak kepada masyakat Indonesia, sehingga kesejahteraan dan kemudahan akses kepada masyakat pada umumnya tidak terasa dan masyarakat Indonesia hari ini terjebak dalam kubangan kapitalis yang tak kenal ampun dalam pemenuhan hasratnya. Menurut data dari katadata.co.id jumlah koperasi diindonesia perhari ini adalah sejumlah
Sumber Gambar: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/25/berapa-jumlah-koperasi-di-indonesia
Sebaran dari data tersebut adalah Jumlah koperasi di seluruh Indonesia sebanyak 152.172 unit pada 2017, tumbuh 0,66% dibanding tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan data 2006, jumlah koperasi telah meningkat 53,8% seiring pertumbuhan ekonomi domestik. Jumlah koperasi terbanyak berada di Jawa Timur, yakni mencapai 27.683 unit atau sekitar 18% dari total koperasi. Selanjutnya, Jawa Tengah dengan 21.667 unit koperasi dan Jawa Barat 16.203 unit. Sementara wilayah yang mengalami pertumbuhan koperasi paling pesat adalah Papua. Pada 2006, jumlah koperasi di provinsi paling timur Indonesia tersebut hanya 944 unit, tapi pada 2017 telah meningkat 128% menjadi 2.158 unit. Namun angka ini belum bisa memberikan impact kepada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan berbagai persoalan didalamnya yang sangat kompleks sedikit dari data tersebut yang koperasinya berjalan secara konverhensif dan efisien yakni mencapai kesejahreraan anggota dan masyakat.
Hari ini masyarakat Indonesia sangat jauh dari konsep ekonomi yang sehat. Hari ini masyakat lebih ditekan oleh pemenuhan hasrat dengan system kapitalis. System ini memberikan dampak positif dan negative bagi masrakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena terjadinya perbedaan ketimpangan kedaerahan dimana uang yang berputar di daerah yang dikategorikan wilayah pusat pemerintahan dengan wilayah daerah itu sangat jauh berbeda. Sehingga kemungkinan adanya keadilan dalam pemenuhan kebutuhan maka itu menjadi sulit diwujudkan, apalgi dengan system dan waktu yang satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Aspek geografis yang kemudian mencekik ekonomi Indonesia sangat berpengaruh kepada daya beli atau konsumsi masyarakat. Ditambah dengan kepemilikan swasta yang sangat tinggi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan maka itu kemudian sangat menyulitkan bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, contoh dalam pemenuhan listrik, air dan makan. Karena dalam proses pemenuhannya semua harga dan lainnya ditentukan oleh para pemilik modal.ketiadaan kehadiran Negara dalam menjamin keadilan social bagi seluruh rakyat idnoensia hamper tidak terasa keberadaannya. Kegagalan Indonesia dala menjadi kebutuhan dasar warga negaranya mengindikasi bahwa Negara sudah tidak memiliki power terhadap ketentutan-ketentuan yang ditentukan oleh pihak swasta. Sehingga target-target pencapain yang dikampanyekan oleh pemerintah khususnya oleh presiden yang di bantu oleh jajarannya sangat bertimpang dengan pada kenyataan yang terjadi sekarang. Kegagalan ini menjadikan Negara indoensia seperti hanya Negara administrasi dalam pemenehuan kebutuhan dasar warga negaranya. Konsep AMDK misalkan AMDK atau air minum dalam kemasan sudah sangat berkontradiksi dengan UUD pasal 33 dimana air dll sebagainya harusnya dikuasi oleh Negara hari ini dikuasai dan dikelola oleh swasta dengan menawarkan konsep (kemasan praktis) maka warga Negara kesulitan dalam mendapatkan air yang berkualitas dan layak konsumsi jika tidak beli.